✔ Pemda Diminta Menunda Rekrut Cpns Tahun 2020

Pemda Diminta Menunda Rekrut CPNS Tahun ✔ Pemerintah Daerah Diminta Menunda Rekrut CPNS Tahun 2020

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota diminta untuk menunda melaksanakan penerimaan pegawai gres dalam tahun anggaran 2020. Tahun ini, penerimaan pegawai gres atau CPNS dari pelamar umum sangat dibatasi. Hal ini ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi.

“Kami minta biar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melaksanakan redistribusi pegawai, baik secara internal maupun antar instansi ibarat yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Intelejen Negara,” kata Yuddy yang kutip dari menpan.go.id (27/07/2020).

Baca Juga

Kebijakan ini sesuai isyarat Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet/Rapat Kerja tanggal 7 Juni 2020 yang meminta biar setiap kementerian/lembaga dan pemerintah kawasan melaksanakan penghematan penggunaan anggaran, dan lebih diarahkan untuk memperbesar belanja modal.

Presiden mewanti-wanti biar anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat dijaga dengan penuh integritas dalam mendukung nawacita. Untuk itu, Menteri Yuddy mengajak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran belanja di luar belanja modal, antara lain dengan cara menunda melaksanakan penerimaan CPNS dalam tahun 2020.

Pembatasan penerimaan CPNS dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan Pegawai tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Tenaga Harian Lepas- Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian.

"Mereka harus lulus seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT)," kata Yuddy.

Baca juga: Seleksi Penerimaan Guru Lebih Ketat, Ini Alasannya

Ditambahkan pula, perhiasan pegawai gres juga berasal dari lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan deretan tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya ditunda.