✔ Referensi Sk Tim Pphp Dan Sk Verifikasi Rancangan Rkpdesa Terbaru Tahun 2020

• Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    2011    perihal Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perihal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 perihal Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 perihal Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 perihal Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, perihal Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 perihal Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, perihal Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
• Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan perda Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2020 perihal Perubahan atas perda Nomor 1 Tahun 2014 perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 11);
• Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 perihal Penyeenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 8, No. Reg. perda Kabupaten Lumajang nomor : 174-7/2020);
• Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 perihal Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 25);
• Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 40);

Download File

SK Tim Verifikasi Rancangan RKPDesa

SK PPHP RKPDesa

Bagikan Artikel ini