✔ Benarkah Menteri Gres Hapus Sertifikasi Guru?

Benarkah Menteri Baru Hapus Sertifikasi Guru ✔ Benarkah Menteri Baru Hapus Sertifikasi Guru?

Beredar isu yang telah menyebar melalui media umum yang menyatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru, Muhadjir Effendy meniadakan agenda sertifikasi bagi guru baik PNS maupun bukan PNS dikarenakan dianggap membuang-buang uang negara.

Baca juga: Ini Alasan Presiden Copot Menteri Anies Baswedan

Baca Juga

Kabarnya pula, training guru yang memakan banyak biaya dan tidak sinkron dengan hasil yang diperlukan rencananya akan dihapus. Selanjutnya, guru tidak perlu sertifikasi lagi, alasannya ialah sudah diganti dengan agenda gres yang disebut resonansi financial.

Berita yang cepat mengembangkan itu juga menyebutkan jikalau siapapun yang berstatus sebagai guru akan eksklusif diberikan sumbangan cukup dengan melampirkan tanda bukti atau surat keterangan bahwa ia benar-benar seorang guru dan eksklusif mendapat sumbangan profesi secara otomatis dan berkala.

Faktanya, dari hasil penelusuran , tidak ada pernyataan resmi dari Mendikbud Muhadjir Effendy yang menyatakan akan menghapus agenda sertifikasi guru. Dalam sambutan dalam agenda serah terima jabatan, beliau menyampaikan akan siap melanjutkan program-program pendahulunya.

Baca juga: Janji Mendikbud Baru Melanjutkan Program Anies

"Saya yakin yang dilakukan Beliau di sini penuh perhitungan untuk masa depan bangsa ini. Mas Anies telah meletakkan dasar yang berpengaruh sehingga saya tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan," kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Dia juga menuturkan belum merencanakan program-program baru. Langkah awal yang dilakukannya ialah berkonsultasi dengan Anies Baswedan terkait program-program yang selama ini telah dilakukan.

"Karena tidak dapat kita ahistoris, atau tiba-tiba melaksanakan sesuatu serba baru. Program tidak dapat dipenggal-penggal. Ganti menteri bukan berarti ganti program," kata Muhadjir.

Ada dua kiprah utama yang diberikan presiden kepadanya, yakni mempertajam pendidikan vokasi dan melaksanakan kartu Indonesia berilmu (KIP). Program ini terkait dengan kesenjangan kanal belajar. Sedangkan pendidikan vokasi terkait dengan penyediaan tenaga kerja terampil.