✔ Download Juknis Mekanisme, Syarat Dan Jadwal Registrasi Pppk 2020 Di Kemenag

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keda ialah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, mempunyai nilai dasar, budbahasa profesi, bebas dari intervensi politik, higienis dari praktek Korupsi, kongkalikong dan nepotisme.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN ialah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekeda pada instansi pemerintah.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN ialah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian keda yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi kiprah dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi kiprah negara lainnya dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat menurut perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kiprah pemerintahan.
Jabatan ialah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT ialah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
Pejabat Pimpinan Tinggi ialah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF ialah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan kiprah berkaitan dengan pelayanan fungsional yang menurut pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Fungsional ialah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
Kompetensi Manajerial ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang sanggup diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
Kompetensi Teknis ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang sanggup diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
Kompetensi Sosial Kultural ialah pengetahLtan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang sanggup diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat beragam dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemeg€rng jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat $rB ialah pejabat yang mempunyai Kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK ialah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pelatihan administrasi ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Instansi Pemerintah ialah instansi sentra dan instansi daerah.
lnstansi Pusat ialah kementerian, forum pemerintah nonkementerian, kesekretariatan forum negara, dan kesekretariatan forum nonstruktural.
Instansi Daerah ialah perangkat tempat provinsi dan perangkat tempat kabupaten/kota yang mencakup sekretariat daerah, sekretariat dewan legislatif daerah, dinas daerah, dan forum teknis daerah.
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK ialah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
Cuti PPPK selanjutnya disebut dengan Cuti, ialah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Sistem Informasi ASN ialah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
Komisi ASN yang selanjutnya disingkat I(ASN ialah forum nonstruktural yang berdikari dan bebas dari intervensi politik.
Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN ialah forum pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pelatihan dan menyelenggarakan administrasi ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undangundang.
Menteri ialah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan paratur negara.