✔ Juknis Resmi Peralihan Status Pns Guru Dan Ptk Dikmen Dari Kab/Kota Menjadi Pns Provinsi

Juknis atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Kepegawaian Negara BKN Nomor : 1 tahun 2020 Tanggal 26 Januari 2020

Dalam Pasal I Perka BKN No : 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi PNS Daerah Provinsi disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan yang dialihkan statusnya menjadi PNS Provinsi adalah. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru, Pengawas Sekolah; Kepala Sekolah; Pengelola Laboratorium/Bengkel; Pranata Laboratorium Pendidikan; Pengelola Perpustakaan; Pustakawan dan Pejabat Pengawas dan Pelaksana. pada satuan pendidikan menengah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 6 Perka BKN No : 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat 7 Perka BKN No : 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dukungan honor dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Sedangkan untuk dukungan honor dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil bulan Oktober, November, dan Desember 2020 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Oleh balasannya rekan2 para kepala sekolah dan komunitas pendidikan mohon menyebarluaskan dan mensosialisasikan lnstruksi mendagri nomor 61/2911/ s3 tahun 2020 ttg tinjut pp no 18 th 2020 ttg perangkat kawasan dan surat kep bkn no k. 26-30/ v.71-1/99 tgl 15 juli 2020 wacana klarifikasi pengalihan pns sesuai uu 23 th 2014..agar tidak ada kegalauan dan kebijakan mutasi, rotasi terkait personalia dan aset di kab/kota alasannya ialah kedua hal tsb sdh hampir akibat tdk boleh berubah lagi, apabila ada perubahan akan merugikan pegawai yang bersangkutan dan nilai aset akan berubah. Untuk file juknis bs didownload Disini (sumber: deni hendrayana)